Pendahuluan.
PERTI didirikan pada tanggal 15 zulqaidah 1346 H, bertepatan dengan 5 Mei 1928 M di Bukit Tinggi Sumatara Barat. Dalam perjalanannya PERTI terus berkembang sampai berwujud organisasi keagamaan yang besar dan bersifat nasional dengan memiliki Dewan Pengurus pusat yang berkedudukan di Jakarta. Organisasi masa sosial keagamaan ini pada awalnya merupakan sebuah perkumpulan sosial sebagai sebuah wadah perhimpunan orang tua murid Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang sudah berkembang kala itu di Sumatera Barat. Mereka para pendiri adalah sehaluan mazhab, yaitu berkeyakinan sesuai dengan aliran Ahlussunnah wal Jama’ah dan dalam bidang fiqih bermazhab Syafi’i.
Di antara tokoh PERTI dalam priode awal dalam adalah Syeikh Muhammad Djamil Djoho. Dalam sejarah tercatat bahwa zaman pengusiran penguasa Belanda dan Jepang dari tanah Indonesia para ulama di berbagai daerah maju serentak dan bergerak bersama dalam upaya membebaskan dari penjajahan itu. Di dalam gerakan itu termasuklah ulama PERTI.

Masuknya ke NAD.
Pada tahun 1940-an Masehi, Syeikh Haji Wali Al-Khalidy, yang kemudian dikenal sebagai pemuka ulama yang berperan dalam bidang pendidikan dayah salafi, dakwah Islamiyah dan pengembang Thariqat Naqsyabandiyah di Aceh. Beliau kembali dari Bukit Tinggi setelah mendalami ilmu pengetahuan di daerah itu ke daerah asalnya Labuhan Haji Aceh Selatan. Di Labuhan Haji beliau membentuk PERTI dalam kapasitas komisariat yang langsung berpusat di Bukit Tinggi, karena di Aceh sendiri PERTI belum pernah ada.
Seperti halnya di Bukit Tinggi tempat lahirnya PERTI, di Labuhan Haji Aceh Selatan organisasi PERTI itu dibentuk sebagai wadah tempat berhimpunnya orang-orang yang berpaham keagamaan yang sama, yaitu penganut Ahlussunnah Wal Jama’ah dalam bidang aqidah dan bermazhab Syafi’i dalam bidang fiqh. Para pemuka pengurus PERTI Tgk. H. Nyak Diwan di Aceh Selatan, Tgk. H. Hasan Krueng Kalee di Banda Aceh. Ketua umum DPD Tgk. H. Muhammad Saleh, kemudian Tgk. H. M. Ghazali Sabil, seterusnya Tgk. H. Daud Zamzami, dan sekarang Tgk. H. Faisal Amin.

Perkembangannya di NAD.
Dayah Darussalam Labuhan Haji sebagai pusat PERTI pertama di Nanggroe Aceh Darussalam, telah melakukan pengkaderan yang cukup mantap, terencana dan matang. Dayah ini banyak membina kader-kader ulama yang mampu bergerak maju ke depan, dalam upaya mengembangkan ajaran Islam menurut Mazhab Syafi'i dan keyakinan Ahlussunnah Wal Jama’ah di tengah-tengah masyarakat luas, terutama melalui pembinaan dayah di berbagai daerah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam pusatnya di Labuhan Haji. Malah bukan hanya di daerah ini, tetapi ada juga di antara alumninya yang berkiprah di luar Aceh.
Dari kader-kader Dayah Darussalam tersebut dibangunlah dayah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dayah-dayah itu langsung atau tidak langsung menjadi basis PERTI di daerah bersangkutan. Sedangkan pimpinan dayah menjadi pelopornya dan terus mengadakan pengkaderan. Dengan demikian PERTI di Nanggroe Aceh Darussalam tumbuh dan berkembang dengan pesat, walau sekarang tidak terkoordinir secara baik.
Diantara kader-kader hasil binaan Dayah Darussalam Labuhan Haji yang cukup berjaya dan memiliki dayah di Aceh, sekaligus sebagai kader PERTI di Nanggroe Aceh Darussalam adalah: Tgk. H. Adnan Mahmud, dayahnya Ashhabul Yamin di Bakongan Aceh Selatan. Tgk.H. Jailani Musa, dayahnya di kota Fajar Aceh Selatan. Pada musyawarah cabang PERTI Aceh Selatan tahun 2003, putra beliau bernama Tgk. H. Jazuli Jailani terpilih sebagai ketua umum, untuk masa bakti 2003-2008. Tgk. H. Baharuddin Tawar, dayahnya di Tanah Merah Simpang Kanan Aceh Singkil. Tgk. H. Jakfar Siddiq dengan dayah yang terkenal Nurul Iman di Kutacane Aceh Tenggara. Tgk. H. Daud Zamzami, dayahnya Riyadhus Shalihin di Aceh Besar. Beliau ini pernah menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Daerah PERTI Nanggroe Aceh Darussalam priode keempat. Tgk.H.Ahmad Zamzami, dayahnya bernama Darul Ma’arif di Aceh Besar, Tgk ini dikenal juga dengan gelar Tgk.Ahmad PERTI. Tgk.Abdul Aziz, dayahnya bernama Madrasah Ulum Diniyah Islamiyah di Samalanga Aceh Utara (sekarang dalam kabupaten Bireun). Tgk.H.Amin Mahmud (Tumin) di Blang Bladeh Aceh Utara (sekarang masuk dalam wilayah kabupaten Bireun). Tgk.H.Nasir Wali (anak kandung dari Tgk.H.Mudawali al-Khalidi) dayahnya bernama Serambi Mekkah, di Meulaboh Aceh Barat. Selain mereka ini masih banyak lagi para ulama alumni dayah Labuhan Haji yang memiliki dayah dan sekaligus menjabat sebagai pimpinannya.

Asetnya di NAD.
Pada masa priode awal PERTI memiliki aset yang cukup banyak, yaitu berupa tanah dan gedung sekolah. Tanah dan bangunan itu berasal dari waqaf kaum muslimin. Namun aset-aset itu tidak terinventaris secara baik, akibatnya sampai sekarang cukup banyak yang beralih kepemilikannya. Hal ini terjadi karena banyak faktor, antaranya adalah organisasi ini belum menerapkan administrasi secara modern, dimana harta kekayaannya hanya diterima dari waqaf dengan cara pengakuan secara lisan sipemberinya kepada pengurus. Selain itu para pengurus sendiri nampaknya kurang memiliki kemampuan untuk menata manajemen, hal ini sangat mungkin terjadi, karena dilatarbelakangi pendidikan di samping tidak ada tenaga yang dapat diandalkan dalam kepengurusannya.
Akibat dari keadaan ini ditambah pula dengan meningkatnya pembangunan di desa-desa, harta waqaf yang sudah menjadi kekayaan PERTI itu dirambah oleh oknum-oknum yang sifatnya mengalihkan hak kepemilikannya dari yang semula milik PERTI menjadi milik organisasi lain, seperti yang terjadi di Aceh Selatan. Malah ada pula diantara tanah aset PERTI digugat kembali oleh pihak anak cucu dari pemberi waqaf. Keadaan ini terlihat terus berlanjut dan bila tidak menjadi perhatian serius, dikhawatirkan kekayaan itu akan habis.
Sebagai contoh kongkrit adalah yang terjadi di wilayah daerah aliran sungai Singkil di kabupaten Aceh Singkil (dulu kabupaten Aceh Selatan), tanah dan bangunan milik Madrasah Tarbiyah Islamiyah beralih menjadi pembangunan SD Inpres masa pemerintah Presiden Soeharto. Contoh lain terjadi di daerah Aceh Selatan, sepetak tanah milik Madrasah Tarbiyah Islamiyah, beralih kepemilikannya.
Melihat keadaan yang cukup parah ini, para pengurus merasa terpenggil untuk memperbaiki kelalain masa lalu. Pemikiran ke arah ini nampak pada musyawarah cabang PERTI di Aceh Selatan pada bulan Januari 2003. Musyawarah mengamanatkan agar kepengurusan masa bakti 2003-2008 mengupayakan inventarisasi kembali aset PERTI di daerah, khususnya Dewan Pengurus Cabang Aceh Selatan. Gagasan ini sudah tercantum dalam program kerjanya. Namun kepengurusan sudah berjalan selama dua tahun, belum ada tanda-tanda pelaksanaanya. Bila hal ini terus belanjut, dikhawatirkan akan habis pula aset lainnya setahap demi setahap.
Keadaan ini dapat dicermati dari perkembangan dan perluasan daerah pembangunan di berbagai daerah. Suatu bidang tanah yang dulunya hanya sebagai tanah terbengkalai atau tanah pertanian yang nilai jualnya cukup rendah, sehari demi sehari terus meningkat, karena posisinya makin strategis dan bernilai ekonomi. Akibatnya tanah itu menjadi incaran berbagai pihak, kaum investor. Jadi perlindungan hukum terhadap tanah dan bangunan milik PERTI adalah suatu yang sangat perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama para pengurus dan para simpatisan pada umumnya, karena perjuangan PERTI sendiri adalah perjuangan untuk pembinaan umat Islam di bawah arahan ulama Syafi'iyah yang bermazhab Ahlussunah Wal Jama’ah. (Damanhuri Basyir).